Network
KORAN PR - Para Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) diberikan materi serta pembelajaran mengenai keberhasilan Pemprov Kalimantan Barat dan Maluku serta Pemkot Bukittinggi yang mampu mengatasi berbagai permasalahan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan sangat baik.
"Seorang praja dituntut mampu memiliki basic kepamongprajaan dengan memperkuat disiplin ilmu pemerintahan, baik teoritis maupun empiris. Kami sengaja menghadirkan para pelaksana dan pembuat kebijakan sehingga praja akan memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam menghadapi berbagai permasalahan publik di daerah," ujar Rektor IPDN Hadi Prabowo melalui rilis Bagian Kerja Sama dan Humas IPDN di kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang pada Rabu 8 Maret 2023.
Ia mengatakan hal itu, pada Stadium General secara daring dan luring dengan mengundang para pembicara, antara lain Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, Kepala Bappeda Provinsi Maluku Anton A. Lailossa serta Walikota Bukittinggi Erman Safar.
Materi yang disampaikan, terkait "Strategi Kebijakan Pembangunan Daerah" khususnya dalam pencapaian target pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran dan penanganan stunting serta masalah daerah lainnya.
Kegiatan tersebut, merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam menyambut "Dies Natalis IPDN ke-67" yang akan digelar 17 Maret 2023 mendatang
Stadium general itu pun, dilaksanakan secara luring di Kampus IPDN Jatinangor yang diikuti secara daring oleh praja di seluruh kampus daerah.
Menurut Hadi Prabowo, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Maluku serta Kota Bukittinggi merupakan contoh daerah yang mampu mengatasi permasalahan ekonomi. Bahkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi sangat baik.
"Keberhasilan ketiga pemerintah daerah ini, diharapkan dapat memberikan pembelajaran di dalam penerapan teori dan praktek kepada praja," tuturnya.
Sementara itu, dalam paparannya, Sutarmidji menuturkan, kini pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat mencapai 5,01% dengan tingkat kemiskinan 6,73% dan tingkat pengangguran terbuka 4,86%.
Meski saat ini kasus stunting terhitung tinggi yaitu di angka 29,8%, itu dapat diatasi dengan upaya peningkatan status desa tertinggal menjadi desa mandiri.
"Dengan meningkatnya jumlah desa mandiri, diharapkan kasus stunting dapat berkurang," ujarnya.
Sutarmidji berpesan bagi Praja IPDN untuk tidak melakukan manipulasi data. Sebab, data mengenai suatu daerah akan digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
