“Hariwang”  di Kaki Gunung Papandayan

Sudah saatnya, keselamatan  dan kenyamanan hidup masyarakat  kaki Gunung Papandayan itu menjadi prioritas di tengah deru roda ekonomi yang mengepung kawasan itu. Penegakan hukum tentu  menjadi salah satu perangkat kunci. Arah pembangunan di Kaki Gunung Papandayan tersebut perlu diharmonisasi. Kebijakan ekonomi, konservasi lingkungan, perkembangan sosial,  budaya, dan agama di tingkat desa  harus menjadi bagian terpadu. Bahkan dinamika politik lokal pun  jangan diremehkan.   

Akar masalah terhadap gangguan keseimbangan ekosistem  kawasan hutan,  lahan pertanian dan kerentanan  masyarakat,  perlu diidentifikasi lebih komprehensif.  Koordinasi antar pihak perlu ditingkatkan. Termasuk antara lain dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, Kementerian ESDM dan  Perhutani (BUMN).  Bahkan dengan kalangan legislatif,  oleh sebab  mereka akan terkait dengan  perumusan dan pengawasan berbagai kebijakan yang relevan.***