Network
KORAN PR - Ketua Umum Pengurus Besar Paguyuban Pasundan Prof Dr.H.M Didi Turmudzi M.Si, meminta semua pihak khususnya calon pemimpin Indonesia untuk berguru pada bahari berbudaya pada samudera. ’Kondisi dunia saat ini memaksa Indonesia agar mencari pemimpin yang berani pasang badan menerapkan hukum adat untuk menjaga maritim Indonesia dan menjaga NKRI.
Hal tersebut diungkapkan Didi dalam Sarasehan Kebudayaan dengan tema Multikulturalisme dan Pluralisme dari Perspektif Sejarah Kemaritiman Nusantara, yang diselenggarakan oleh Soenda Besar Institute dan Komunitas Masyarakat Sunda Kecil bekerjasama dengan Pemkot Bandung dan Paguyuban Pasundan di Auditorium Rosada, Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana, Senin 13 Maret 2023.
Menurut Didi, kepastian hukum dan penegakan hukum adat berbagai daerah mempunyai manfaat yang besar. Indoneisa harus memiliki kesiapan untuk menjadi negara maritim, karena dalam konteks global negara besar itu akan berburu ke negara ekuator ke Indonesia.
“Karena kita memiliki tanah yang subur laut yang luas dan kekayaan melimpah apalagi tumbuh sepanjang tahun, sehingga kita harus memiliki pertahanan yang hebat dan kuat SDM yang handal pemimpin yang kuat yang berani pasang badan yang kuat,’’ ujarnya.
Didi mengatakan, Indonesia merupakan negara maritim di dunia karena memiliki ciri wilayah perairan atau lautan yang luas. Indonesia memiliki luas perairan 2/3 lebih besar dari daratannya. Total luas wilayah Indonesia kurang lebih 7,81 juta km persegi. Luas daratan RI kurang lebih 2,01 juta km2 sedangkan luas lautan 3,25 juta km2.
Ciri lainnya Indonesia sebagai negara maritim yakni luas Zona Ekonomi Ekslusif negara Indonesia sebanyak dan 2,55 km2. Selain itu, Indonesia memiliki posisi geostrategis berada pada persimpangan negara-negara di Kawasan Asia dan Australia dengan kekayaan laut yang melimpah, maju dalam bidang perikanan dan kelautan.
Didi mengungkapkan, ciri terakhi negara maritim yakni memiliki budaya bahari.Untuk mempertahankan maritim Indonresia itu maka diperlukan penegakan hukum Bhineka Tunggal Ika bukan hukum yang ada saat ini.
‘‘Hukum yang memang menjunjung tinggi hukum adat, karena bertahannya negara adalah salah satunya dalam kekuatan hukum adat. Dengan hukum adat, maka kita bisa mempertahankan tanah miliki kita. Karena negara yang tidak menerapkan hukum adat maka akan habis tanahnya, padahal suku bangsa yang memiliki teritorial dan tanah, demikian juga dengan laut,’’ kata Didi.
Ia juga menyebutkan, syarat untuk bertahan suku bangsa itu harus memiliki laut, jangan sampai bangsa ini dikuasai dan dikuras oleh orang lain. Apalagi laut Indonesia memiliki nilai ekonomi tinggi karena lautan Indonesia itu kekayaannya dahsyat sekali. Dengan demikian perjuangan mempertahankan maritim itu keharusan seperti yang dirintis Djuanda dalam mempertahankan maritim.
