Network
KORAN PR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat kembali mendulang prestasi. Itu setelah Jawa Barat dinilai sebagai salah satu provinsi berkinerja terbaik, dalam pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Atas prestasi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat meraih penghargaan dalam SPM Award 2023 yang diselenggarakan Kemendagri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, pada Selasa, 21 Maret 2023.
Kegiatan ini, dibuka langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), John Wempi Wetipo, sekaligus memberikan penghargaan SPM Awards kepada kepala daerah terbaik. Adapun SPM Awards 2023 dihadiri oleh sejumlah Kementerian/Lembaga dan sejumlah Pemerintah Daerah se Indonesia.
Sedangkan penghargaan untuk Pemprov Jabar diserahkan kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jabar Dedi Supandi yang mewakilkan Gubernur Jabar Ridwan Kamil.
"Dengan penghargaan ini, Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi ada perubahan di Jawa barat dengan standar pelayanan minimal urusan wajib," ujar Dedi Supandi.
Menurut Dedi Supandi, pelayanan wajib tersebut yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal diantaranya, Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat dan sosial.
Dedi mengatakan, penghargaan merupakan sebuah pengakuan kinerja positif yang telah dilakukan oleh pihaknya selama ini. Kendati demikian, mengenai pekerjaan dalam pelayanan kepada masyarakat, bukan upaya untuk meraih penghargaan.
"Pasti kita kalau bekerja itu tidak bercerita ingin mendapatkan sebuah penghargaan, kalaupun penghargaan itu hanya sebuah pengakuan, artinya apa yang kita sudah lakukan itu dalam jalur yang benar," katanya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), John Wempi Wetipo mengatakan SPM Awards 2023 merupakan bentuk penghargaan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang berkinerja terbaik, dalam menerapkan SPM kepada 3 Provinsi, 3 Kabupaten dan 3 Kota se Indonesia.
“Dalam penerapan SPM, jajaran Pemerintah Daerah (Pemda) mempunyai peran yang sangat penting. 6 pelayanan dasar urusan wajib yang diserahkan pusat ke daerah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar John Wempi Wetipo di sela-sela sambutannya.
