KORAN PR - Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, Indonesia mengalami penurunan cakupan imunisasi dasar dari tahun 2020-2021 dengan gap sekitar 9 persen. Di mana sekitar 1,7 juta anak tidak mendapat imunisasi sejak 3 tahun terakhir.
Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dalam arahannya yang dibacakan Sekda Provinsi Jabar, Setiawan Wangsaatmaja, pada acara Advokasi dan Sosialisasi Sub Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio yang dilakukan Kementerian Kesehatan RI bersama Pemprov Jabar, di Courtyard Marriot Dago, Kota Bandung, Rabu, 29 Maret 2023.
Dikatakannya, capaian imunisasi dasar lengkap Provinsi Jabar pada tahun 2020 sebesar 87,4 persen dan tahun 2021 sebesar 89,9 persen. Sementara pada 2022 capaian imunisasi dasar lengkap di Jabar sudah lebih baik, yakni mencapai 107 persen.
Menurut Emil--sapaan Ridwan Kamil--, penurunan cakupan imunisasi akan mengakibatkan timbulnya daerah-daerah kantong yang berpotensi menjadi sumber kasus atau kejadian luar biasa (KLB) terkait PD3I. Pada 14 Maret 2023, ditemukan kasus lumpuh layu akut di Kabupaten Purwakarta dengan hasil pemeriksaan laboratorium bahwa kasus tersebut terkait VDPV (Vaccine Derived Poliovirus) Tipe 2 dengan perubahan 30-31 nukleotida. Dengan ditemukannya kasus polio VDPV 2 di Purwakarta, perlu dilakukan outbreak response immunization (ORI) dengan memberikan vaksin Noval Oral Polio Vaccine Type 2 (NOPV2), yang diberikan dengan metode tetes kepada sasaran anak usia 0-59 bulan.
Oleh karena itu, lanjutnya, dengan adanya advokasi dan sosialisasi tersebut, capaian imunisasi di Provinsi Jabar diharapkan semakin meningkat serta pelaksanaan di Jabar sukses dengan cakupan lebih dari 95 persen. Imunisasi melindungi warga negara Indonesia dari berbagai penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I), seperti polio, difteri, hepatitis, pertusis, tetanus, dan campak-rubella.
"Imunisasi juga faktor dalam mencegah anak stunting. Dengan imunisasi, masyarakat Indonesia akan hidup sehat, kuat, unggul, dan dapat menjadi modal awal bagi sebuah bangsa maju dan bermartabat. Hal tersebut sejalan dengan pembangunan nasional bidang kesehatan pada RPJMN 2020-2024," katanya.
Apalagi, lanjutnya, Indonesia dinyatakan telah bebas dari polio sejak tahun 2014, dan Indonesia juga diharapkan dapat mempertahankan status bebas polio dalam rangka mewujudkan dunia bebas polio tahun 2026.
Dua putaran
Sub PIN Polio akan dilaksanakan sebanyak dua putaran, menyasar 3,9 juta anak usia 0-59 bulan yang akan dimulai pada 2 April 2023 untuk putaran pertama. Sebulan setelahnya pada Mei akan dilanjutkan untuk putaran kedua.
Emil mengimbau agar berbagai pihak bersama-sama berupaya semaksimal mungkin untuk menyukseskan pelaksanaan Sub PIN Polio di Jabar. "Masalah kesehatan adalah masalah kita bersama, maka itu diperlukan adanya kolaborasi Pentahelix bersama lintas program dan sektor," tuturnya.
Menurutnya, dukungan dan peran serta semua pihak di jajaran pemerintahan dan segenap lapisan masyarakat sangat diperlukan agar cakupan pelaksanaan Sub PIN di Jabar mencapai 95 persen dan dapat menyelesaikan kasus polio di Jabar.
"Mari bersama kita lindungi anak-anak kita dari PD3I, khususnya polio dengan berpartisipasi aktif pada pelaksanaan Sub PIN. Ayo bawa anak-anak kita ke pos pelayanan imunisasi dan pastikan mereka mendapatkan imunisasi polio selama pelaksanaan Sub PIN ini," ucapnya.***
Network
/photo/2023/03/27/1274453409.jpeg)
