Tekan Inflasi, Pemprov Jabar Siapkan Pasar Murah

- 28 Maret 2023, 00:00 WIB

KORAN PR - Tekan inflasi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menyiapkan pasar murah untuk seluruh kota kabupaten di Jabar di bulan Ramadan ini. Tak hanya itu, Pemprov pun akan menggelar pasar murah di luar pasar dan subsidi transportasi angkutan bahan pokok. Hal itu dikemukakan Gubernur Jabar , Ridwan Kamil usai menggelar rapat dengan Kemendagri terkait pengendalian inflasi 2023, Senin, 27 Maret 2023. 

”Secara umum Jawa Barat terkendali harga-harga bahan pokoknya, kecuali beberapa daerah akan kita la­kukan beberapa tindakan. Yang pertama itu Depok, har­ga cabe dan bawangnya dianggap tidak wajar. Kedua di Karawang urusan ayam, yang ketiga telur di Banjar,” ucap Ridwan Kamil.

Pihaknya sangat spesifik akan fokus di daerah-daerah itu sehingga secara umum menjelang akhir Ramadan atau jelang Lebaran, harga-harga kebutuhan pokok relatif terkendali. Kemungkin­an naik tapi lebih terkendali.

”Kami juga akan gelar ope­rasi pasar, kedua menjual har­ga pangan murah tapi bu­kan di pasar, dan yang ketiga subsidi jika dimung­kinkan atau dibutuhkan untuk menambah transportasi komoditas jika dirasa mahal,” ucapnya.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perindustrian dan Per­dagangan Jawa Barat, Noneng Komara Nengsih memastikan stok komoditas di Jabar aman hingga Lebar­an. Meski demikian, di pasar tradisional sudah terjadi kenaikan harga komoditas seperti jagung, cabai, hingga daging ayam. ”Tapi kenaik­anya masih bisa terkendali, beberapa komoditas masih wajar,” tuturnya.

Rencananya Disperindag Jabar akan segera menggelar operasi pasar murah di seluruh kabupaten/kota guna me­nekan kenaikan harga. Praktiknya nanti, operasi pasar di satu daerah di­mung­kinkan melebihi satu ti­tik, tergantung dari pengajuan yang diserahkan pihak kabupaten/kota.

Buka Bersama

Sementara itu, pada kesempatan tersebut, Ridwan Kamil pun turut menyinggung buka bersama bagi kalangan pejabat termasuk dirinya. ”Yang terpenting, Pak Mendagri menjelaskan boleh tidaknya buka ber­sama bagi pejabat. Jadi yang tidak boleh adalah jika pejabat menyelenggarakan ke­giatan buka bersama untuk lingkungan kolega-koleganya dan sebagainya. Tapi kalau bikin buka bersama di dae­rah miskin bersama kaum duafa justru dianjurkan. Jadi membawa rezeki membawa kebahagiaan melaksanakan buka bersama di kampung-kampung di daerah-daerah yang banyak duafanya. Beliau mencontohkan itu,” tuturnya.

 

Yang kedua, pejabat dapat melakukan buka bersama jika menerima undangan dari masyarakat yang sifatnya ada forum aspirasinya. ”Di luar dua itu yang dilarang apalagi menampilkan kemewahan makanan, kemewahan acara, dan sebagainya yang berlebihan itu tidak diperkenankan,” katanya.***

Halaman:

Editor: Eri Mulyani


Tags

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x