Network
KORAN PR - Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika terus berupaya mengurangi desa tanpa internet atau blank spot. Dari jumlah total 5.312 desa di Jabar, hingga saat ini sebanyak 359 desa masih dikategorikan sebagai desa blank spot (Sumber: IDM 2022).
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jabar, Ika Mardiah mengatakan, berbagai upaya dilakukan Pemprov Jabar untuk mengurangi desa blank spot, selain bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) dari beberapa Internet Service Provider (ISP), juga dari APBN maupun program BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika.
“Sebelumnya kita sudah berhasil mengurangi desa blank spot dengan anggaran APBD, juga dari BAKTI Kementerian Kominfo. Untuk tahun 2023, kita mendapat bantuan CSR dari beberapa ISP,” kata Ika dalam rilisn Humas Jabar, Jumat, 10 Maret 2023.
Ika berharap, sisa desa yang masih masuk dalam kategori desa blank spot bisa terselesaikan pada tahun 2003 atau sebelum berakhir masa jabatan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur, Uu Ruzhanul Ulum.
“Direncanakan 359 desa di Jabar yang masih dikategorikan sebagai desa blank spot diselesaikan tahun ini. Sekarang masih proses validasi data dan lokasi,” ucap Ika.
Ika menyebutkan, Program Desa Digital merupakan bagian dari program strategis Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa). Melalui program itu, diharapkan dapat menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi digital dan bisa sepenuhnya terealisasi Jabar zero blank spot.
Sementara itu, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Layanan Digital Data dan Informasi Geospasial Diskominfo Jabar, Rizki Hutiniasari mengemukakan bahwa masalah keterjangkauan maupun infrastruktur menjadi salah satu penyebab desa blank spot.
“Sejak tahun 2019 hingga saat ini program Desa Digital masih berlanjut yang merupakan program strategis dari Gubernur Jabar,” ujar Rizki.***
